Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Aksi Damai Penolakan FDS Terus Berlanjut Sampai Permendikbud 23 Dicabut

Berita Daerah
Aksi Damai Penolakan FDS Terus Berlanjut Sampai Permendikbud 23 Dicabut

PKBNews- KETUA Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), KH Yusuf Chudlori memastikan aksi penolakan terhadap kebijakan full day school (FDS) akan terus dilakukan sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Ia menjamin aksi damai berlangsung dari mulai Semarang, Banyumas sampai Jawa Timur.

"Semua terkoneksi, tidak akan berhenti menyuarakan pencabutan Permendikbud nomor 23 tahun 2017," katanya, Rabu (9/8/2017).

Pengasuh Ponpes API Tegalrejo mengaku heran kenapa Permendikbud 23 tahun 2017 dipaksakan. Padahal, dalam kunjungannya ke pondok pesantren (ponpes) ini, Presiden Jokowi sudah menyatakan akan menunda kebijakan tersebut.

"Saya sudah berbicara langsung dua kali dengan Pak Presiden Jokowi, membawa aspirasi kiai se-Jawa Tengah yang menolak kebijakan 5 hari sekolah. Pak Jokowi mengatakan akan menunda dan mengkaji ulang, tapi sampai hari ini kebijakan itu masih jalan," kata pria yang biasa dipanggil Gus Yus itu.

Di Jateng ini, ungkap Gus Yus, pihaknya sudah melakukan penolakan secara resmi selama dua tahun terakhir. Mulai dari rapat paripurna bersama dengan Gubernur Jateng, sampai audiensi berkali-kali dengan Gubernur.

"Saat ini sudah ada intruksi dari PBNU ke PWNU untuk melakukan aksi damai dan melakukan penolakan secara resmi melalui surat kepada Pemda masing-masing. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, masa depan pendidikan agama, Islam moderat, dan ahlusunah waljamaah," ucapnya.

Gus Yus pun berharap pemerintah untuk tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan 5 hari sekolah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama kondisi ekonomi dari para orangtua/wali siswa.

"Sekolah-sekolah kita belum siap untuk full day school lima hari. Dari sisi apapun, kita melihat bahwa kebijakan ini belum siap dan memang tidak pas untuk dilaksanakan," tegasnya.

 

Rekomendasi untuk dibaca