Partai Kebangkitan Bangsa

Paripurna atau Tidak, Anis-Sandi Sah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

Prov. DKI Jakarta
Berita Parlemen

Paripurna atau Tidak, Anis-Sandi Sah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

PKBNews - DILAKSANAKAN atau tidak dilaksanakan rapat paripurna istimewa untuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno sama sekali tidak menggugurkan keabsahan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Paripurna buat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanyalah sunnah.

"Hukum paripurna itu sunah, wajibnya pelantikan. Kalau DPRD melaksanakan paripurna mendapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa," ujar Wakil Sekretaris F-PKB DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, Jumat (20/10/2017).

Menurut Azis, sekalipun paripurna istimewa tidak dilaksankan maka hal itu tidak menggugurkan keabsahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Sebaiknya polemik soal diadakan atau tidak diadakannya sidang istemewa disudahi. Kalau pun tidak dilaksanakan gubernur yang terpilih itu tidak gugur. Bukan begitu tidak dilaksanakan paripurna gubernur terpilih jadi gugur. Ada atau nggak ada ya nggak mengurangi dia sebagai gubernur. Kerja saja lah," tegasnya.

Azis mengingatkan, rapat paripurna istimewa tidak diatur dalam tata tertib (tatib) DPRD. Yang terpenting dari prosesi kenegaraannya sudah dilakukan, yakni pelantikan.

"Yang terpenting kedua, kerja-kerja tetap disinergikan. Jadi kalau daripada berkutat soal paripurna apa tidak ya mending kita urus program buat rakyat," katanya.

Azis berkata, sidang istimewa bukan lah satu hal yang mendesak. Mendengarkan pidato politik gubernur soal visi misi kan sudah dituangkan ke dalam RPJMD sudah untuk pembangunan jangka panjang. Bahkan kita telah mendengarkan pidato politik Anies yang disampaikan di depan rakyat," tuturnya.

Terkait adanya Surat Edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan pada 10 Mei 2017, yang mengatur tentang pelaksanaan Paripurna Istimewa, Abdul Azis menyerahkan hal itu pada pimpinan.

"Kalau ada surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri ya silakan diserahkan kepada pimpinan dewan. Karena mereka yang ngeluarin undangan," ujarnya.

Namun, kata Azis, PKB menyarankan agar pemimpin DPRD dipertimbangkan sinergitas. Kalau untuk kebaikan masyarakat Jakarta sebaiknya dilaksanakan.

"Kalau untuk masyarakat Jakarta baik ya silakan dilaksanakan paripurna," tandasnya.