Partai Kebangkitan Bangsa

NU Sesalkan Terdapat Pasal Anti Kritik Dalam UU MD3

Berita Parlemen

NU Sesalkan Terdapat Pasal Anti Kritik Dalam UU MD3

PKBNews - WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Andi Najmi Fuaidi menyayangkan terdapat pasal anti kritik dalam Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hal itu terlihat dalam pasal antikritik dan pemeriksaan anggoat DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden. Hal ini terkait imunitas yang dinilai anggota DPR kebal terhadap hukum.

“Tidak bolehlah antikritik. Tidak ada lembaga manapun di dunia ini yang antikritik. Apalagi melihat zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan,” katanya, Selasa (13/2/2018).

Andi Najmi berkata, justru kritik masyarakat sangat diperlukan agar kinerja wakil rakyat sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Namun, Andi Najmi tidak membantah kalau ada beberapa kritik yang cenderung menuduh, sehingga menurutnya dalam hal ini, kritik berbeda tipis dengan menuduh.

"Memang ada kritikan yang cenderung menuduh itu tidak bisa dibuktikan dengan data yang jelas, masyarakat tertentu juga harus siap ketika dibawa ke ranah hukum," katanya.

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) 2010-2015 itu berkata, sejumlah kalangan menyoroti Pasal 122 k UU MD3 yang dianggap kontroversial terkait dengan kritik. Karena kritik merupakan hak masyarakat kepada wakil rakyat (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan pemerintah.